Kewajiban Pembayaran Royalti atas Penggunaan Lagu dalam Acara Pernikahan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam acara pernikahan serta bentuk tanggung jawab hukum dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggarannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi dan memiliki hak ekonomi yang mewajibkan setiap pengguna untuk memperoleh izin dan membayar royalti, termasuk dalam konteks acara pernikahan yang dikategorikan sebagai bentuk pengumuman kepada publik. Mekanisme pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan diawasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum berupa sanksi perdata, pidana, dan administratif. Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan preventif dan represif, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan pengawasan.